Cerita Sejarah Detik-detik Jelang Lengsernya Presiden Suharto

Cerita sejarah – Hari Selasa, tanggal 19 Mei 1998, suasana Jakarta mencekam. Itu momen menegangkan dalam 36 jam sebelum Presiden Suharto turun jabatan, menyerahkan tongkat estafet komando kepada wakilnya, B.J Habibie.

Presiden Suharto memanggil sembilan orang untuk diminta pendapat atas kondisi mencekam tersebut. Sembilan orang ini kemudian disebut Komite Reformasi – terdiri dari Nurcholis Madjid (cendekiawan Muslim), Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Ali Yafie (Ketua MUI saat itu), Malik Fadjar dan Sumarsono (tokoh Muhammadiyah), Kiai Haji Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), serta Achmad Bagdja dan Ma’aruf Amin (tokoh NU).

Cerita Sejarah Detik-detik Jelang Lengsernya Presiden Suharto

Dalam lansiran CNN (21/5), cerita sejarah tanggal 19 Mei 1998 ini dituturkan kembali oleh Cak Nun tentang apa yang terjadi waktu dirinya dan delapan rekan dipanggil Presiden Suharto untuk menghadap ke Cendana. Dia, katanya, dimintai pendapat mengenai hal ini dari kacamata seorang budayawan cara menurunkan Presiden Suharto dengan cara teraman.

Kondisi saat itu cukup genting, kerusuhan besar bisa saja meledak dan makin tak terkendali. Dalam penuturannya Cak Nun menjelaskan, “Pihak militer waktu itu menunggu aba-aba dari pertemuan di Cendana, karena mereka tidak tahu diskusi apa yang terjadi di sana.” Wiranto yang kala itu menjabat Panglima ABRI sudah siap dengan aba-aba Suharto.

Dari situ muncul ketakutan terjadinya miss-komunikasi. Hasil diskusi Komiter Reformasi dan Presiden Suharto tak sampai sesuai hasilnya, bahkan terdistorsi. Dengan demikian pihak militer Indonesia yang akan pegang kendali.

Masalahnya, sampai hari ketika Presiden Suharto mengundurkan diri, tidak seorang pun tahu bahkan pihak militer sekalipun bahwa Suharto rela mundur dari jabatannya, dan bukannya dilengserkan. Cak Nun kembali mengimbuhi, “Pak Harto, waktu sudah buat surat mandat dan kewenangan penuh untuk melakukan apa saja kepada militer. Wiranto tidak melaksanakan itu. Tim-tim militer dibentuk untuk menculik ini menculik itu.”

Di pertemuan ini pula, Cak Nun menerima informasi bahwa militer telah menyebar enam belas bom di jalan-jalan sekeliling istana serta pom bensin. Bom akan diledakkan begitu Suharto dilengserkan bukan mundur atas keinginan sendiri. Dengan begitu, akses ke istana akan tertutup dan militer akan mengambil alih kekuasaan.

Beruntung, hal itu tidak terjadi. Para petinggi militer Indonesia sendiri heran bagaimana bisa pertemuan di Cendana bisa berlangsung sangat cair.

Andai kata Presiden Suharto pingsan atau bagaimana, bom dipastikan langsung meledak. Cak Nun menghaturkan bom yang dipasang memiliki daya ledak tinggi. Detonatornya bahkan dipegang oleh salah satu disertir TNI yang bergerak dari dalam tank. Orang ini salah satu perakit bom terbaik di ABRI dan masih ada sampai sekarang, tapi Cak Nun menolak menyebutkannya. Sedangkan orang yang mengkomandoi peledakan, menurut Cak Nun, berada di bawah wewenang jenderal berbintang dua kelompok TNI tertentu.

Di saat Presiden Suharto sudah legawa untuk turun dari jabatannya, salah satu tudingan dari tokoh reformasi, Amien Rais, yang menuding pertemuan Presiden Suharto dan Komite Reformasi merupakan rencana melanggengkan kekuasaannya, membuat Suharto marah. “Pak Harto marah sekali waktu ada pernyataan seperti itu dari Amien Rais, sangat disayangkan. Di situlah, dia tak peduli lagi. Bahkan gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di mana-mana tidak membuat ciut nyali Suharto,” jelas Cak Nun.

Cak Nun menambahkan, “Suharto tidak pernah takut. Dia pernah bila demonstrasi tidak sedikit pun menggetarkan bulu-bulunya. Para mahasiswa itu tidak tahu apa-apa. Ada orang yang mengerahkan.

Pertanyaannya apa yang membuat Presiden Suharto bergetar? Cak Nun mengatakan Suharto bergetar saat tahu rakyatnya mulai bertindak anarkis, menjarah, dan membunuh. Suharto merasa pemandangan yang disiarkan televisi membuatnya merasa gagal sebagai pemimpin.

“Bukan mahasiswa yang membuatku bergetar, tapi rakyatku yang mulai menjarah, karena rakyat itu murni. Itu membuatku benar-benar takut dan menggigil, aku gagal jadi pemimpin," tutur Suharto, sebagaimana dikutip kembali Cak Nun.

Referensi sumber cerita sejarah: CNN Indonesia.

Perintah Pertama Pemerintah Militer Jepang Saat Masuk ke Indonesia

Buku-buku sejarah Indonesia menyebutkan bahwa Jepang masuk ke Indonesia selama lebih kurang 3,5 tahun. Pada periode tersebut dikisahkan militer Jepang menguras habis segala potensi yang ada di Indonesia demi pemenuhan kebutuhan Perang Pasifik (Perang Dunia II) melawan pasukan Sekutu. Dalam kondisi seperti, walhasil, rakyat pribumi mengalami penderitaan yang berat. Bahkan, penderitaan itu disebut-sebut bisa menyamai penderitaan panjang saat Pemerintah Hindia Belanda (zaman kolonial).

Namun, tahukah anda, bahwa sebenarnya bunyi resmi pertama yang keluar dari Pemerintah Militer Jepang sangatlah jauh dari kesan penderitaan yang menyeraman tersebut.

Perintah Pertama Pemerintah Militer Jepang Saat Masuk ke Indonesia

Perintah pertama dari Pemerintahan Militer Jepang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah militer di Nusantara hanya bakal berlangsung selama beberapa waktu demi menjaga ketertiban. Perintah resmi pertama tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 1, Pasal 1, Tahun 1942, yang berbunyi: “Balatentara Nippon melangsoengkan pemerintahan militer sementara waktoe di daerah-daerah jang telah ditempati, agar soepaja mendatangkan keamanan jang sentosa dan segera” [Kan Po 2602/1942].

Setelah beberapa waktu, pemerintah militer Jepang akan digantikan dengan pemerintah sipil. Perintah resmi perdana tersebut diseriusi oleh Kemerinterian Perang Jepang di Tokyo yang mengirim rombongan kedua yang terdiri atas para ahli di bidang pejabat pemerintah dan orang-orang berpendidikan dalam bidang ekonomi dan hukum. Para ahli inilah yang rencananya akan menggantikan pemerintah militer dalam tugasnya mengatasi berbagai urusan kemasyarakatan. Sayangnya, rombongan para ahli tersebut tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Pasukan Sekutu berhasil mengkaramkan kapal yang mereka tumpangi dengan torpedo.

Sumber:
Mencatat Jepang

[Foto] Lee Kuan Yew Nyekar ke Makam Dua Pahlawan Indonesia (Usman-Harun) di Kalibata

Beberapa hari ini, dunia militer Indonesia dihebohkan dengan ketidaksetujuan Singapura atas penamaan kapal perang Indonesia dengan nama Usman-Harun. Sebabnya, dua orang personel KKO pernah membom Orchard Road, surga jalan-jalannya Singapura.

Namun, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dalam pernyataannya, menegaskan jika takkan mengubah nama KRI Usman Harun sebagaimana protes yang dilayangkan Singapura terkait nama kapal ini. Karena, penamaannya sudah sesuai prosedur  (selengkapnya bisa dibaca di "Panglima TNI: Penamaan Pahlawan Nasional - Usman dan Harun - untuk Kapal Perang TNI Takkan Diubah!").

Lagipula, kasus yang ditakutkan oleh Singapura sudah lama selesai. Bahkan, pada 1973, eks PM Singapura Lee Kuan Yew pernah nyekar di makam dua orang yang kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional tersebut.

Cek foto berikut.

[Foto] Lee Kuan Yew Nyekar ke Makam Dua Pahlawan Indonesia (Usman-Harun) di Kalibata

Foto ini didapatkan lewat Dinas Sejarah yang berada di bawah Dinas Penerangan TNI AL.

Mungkin muncul pertanyaan, mengapa eks Lee Kuan Yew mau melakukan tabur bunga tersebut? Dalam buku Pak Harto: The Untold Stories, hal ini merupakan syarat yang diberikan oleh eks Presiden Suharto kepada Lee Kuan Yew yang ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia.

Aksi tabur bunga itu sekaligus menandai selesainya ketegangan Indonesia-Singapura. Terutama soal Usman dan Harun tersebut.

Seharusnya Singapura mencontoh sikap pemerintah Belanda saat pemerintah menamai salah satu kapal perang dengan nama Diponegoro. "Kita punya kapal yang dibuat, dibeli, di Belanda. Kita namai KRI Diponegoro. Sementara pahlawan Diponegoro adalah orang yang membandel dengan Belanda, bermusuhan dengan Belanda. Diupacarakan di Belanda dan mereka juga ikut upacara," tutur Laksda Iskandar Sitompul, Kapusden TNI sebagaimana dilansir Detik.com.

Tidak jadi, soal bila dua pahlawan Indonesia dianggap sebagai teroris di Singapura. Namun, di Indonesia mereka tetaplah pahlawan.

Sejarah Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya): Membangun Masyarakat Agraris Indonesia

Latar belakang didirikannya Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) tidak terlepas dari keresahan para pelopornya yang melihat kondisi bangsa demikian labilnya. Penderitaan masyarakat yang sudah berakar dan sistem ekonomi pasar memunculkan banyaknya pengangguran dan memporak-porandakan perekonomian bangsa. Berangkat dari situlah maka didirikanlah sebuah partai yang mampu menjawab tantangan permasalahan tersebut. Sebuah partai politik yang mampu merumuskan dan melaksanakan ekonomi nasional untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dari keadaan melarat.

Deklarasi Partai Gerindra

Sejarah partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)
Pada 6 Februari 2008 Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) resmi dideklarasikan, dengan Ketua Umum Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc. Salah satu sasaran partai yang termaktub dalam anggaran dasarnya ialah mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa. Hal tersebut sesuai dengan logo partai yang melambangkan burung garuda berwarna kuning yang melambangkan kemakmuran.

Partai yang ingin meneruskan filosofi perjuangan Partai Persatuan Indonesia Raya (didirikan tanggal 10 Desember 1948) ini mengedepankan pengembangan kemandirian ekonomi bangsa berdasarkan kekuatan agraris yang ramah lingkungan serta mampu membantu perekonomian dunia karena keunggulan kekayaan alam lestari Indonesia. Di samping itu, secara spesifik tujuan Partai Gerindra adalah memperjuangkan pemulihan lingkungan, sumber air, peningkatan ketahanan pangan yang didasarkan pada keragaman, kesinergisan dengan lingkungan dan kelestarian sumber-sumber daya air.

Cita-cita tersebut seperti pernah dicetuskan Partai Persatuan Indonesia Raya, adalah untuk mengangkat segenap rakyat Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan yang otentik hanya dapat tercipta bila bangsa yang pluralistik ini dapat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan; mampu mengembangkan akar-akar budaya sebagai sumber cipta, rasa, dan karsa; mampu membangun sebuah sistem pendidikan nusantara sebagai mata rantai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bangsa; serta secara arif memanfaatkan sumber daya alam lestari. Apalagi, partai ini sekarang diperkuat oleh Prabowo—saat ini  merupakan tokoh kalangan petani Indonesia, setelah dipecat dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) usai lengsernya Orde Baru. Selain memperkuat Gerindra dalam basis massa petani, Prabowo kabarnya juga sedang digadang-gadang oleh partai ini sebagai Capresnya (Calon Presiden).

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 7 Juli mengumumkan partai ini lolos verifikasi, pada 11-13 Juli 2008 seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) tingkat DPD dan DPC se-Indonesia segera mengadakan konsolidasi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Dalam kesempatan itu diadakan semacam pembekalan tentang Manifesto Perjuangan Partai, Arah kebijakan Partai, tata cara Pemilu dan Pemenangan Pemilu 2009, yang akan diisi oleh jajaran DPP dan para ahlinya. Acara ini diikuti oleh DPD dan DPC dari Kaltim, Jateng, Kalsel, Yogyakarta, Jatim, Sumbar, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sumsel. [Silakan baca artikel lainnya tentang sejarah partai-partai di Indonesia di sini]
 
------
Referensi:
Kompas, 8 Juli 2008
Kompas, 15 Juli 2008
http://www.pakyok.wordpress.com
http://www.partaigerindra.or.id.

Sejarah Perkembangan PKI (Partai Komunis Indonesia)

"Darah itu merah jenderal!" Demikian nulikan kalimat yang dibilang salah seorang anggota PKI dalam film G/30/S/PKI.

Tragedi penuh darah terakhir tersebut nampaknya memang membentuk citra partai ini menjadi buram. Sejarah telah mencatatnya, setidaknya ada tiga peristiwa yang terjadi atas nama partai ini, yakni adalah pemberontakan PKI 1926/1927, pemberontakan PKI 1948 di Madiun, dan terakhir pemberontakan PKI 1965 yang terkenal dengan sebutan G-30/S/PKI.

Nampaknya citra pemberontakan memang sudah lekat meresap pada partai yang berdasarkan paham komunis ini.

Sejarah Perkembangan PKI (Partai Komunis Indonesia)

Sejarah Perkembangan PKI (Partai Komunis Indonesia)
Cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) bermula dari kedatangan Sneevliet—seorang anggota SDAP (Partai Sosialis di Belanda) ke bumi Hindia Belanda sekira 1913-1914. Di mana ia kemudian mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dan menginfiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI). Hingga akhirnya pecah menjadi SI putih dan SI merah untuk melaksanakan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Pada Mei 1920 kongres ISDV di Semarang memutuskan mengganti nama partai menjadi Partai Komunis Hindia (PKH). Semaun terpilih menjadi Ketuanya. Pada 1924 PKH diubah kembali namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keradikalan partai ini memang tak bisa dibendung pemerintah Hindia Belanda. Pada November 1926 PKI melakukan serangkaian revolusi melawan pemerintah di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sekaligus pula mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh penguasa kolonial. Ribuan kadernya dibunuh lainnya dibuang ke Boven Digul. Pada 1927 pemerintah melarang partai ini sekalian ideologinya. Para kadernya hanya bisa bergerak underground hingga memasuki masa kemerdekaan. PKI muncul kembali pada 1945, setelah dikeluarkannya maklumat mengenai pendirian partai tanggal 3 November 1945. Muso menjadi ketuanya saat itu dan berhasil menggalang kekuatan massanya.

Tiga tahun kemudian, yaitu pada Februari 1948, terjadi kongkalikong. Indonesia belum bisa berdaulat jika parlemen masih diisi oleh orang-orang kiri. Maka terjadilah upaya penekanan terhadap orang-orang di partai ini. PKI pun melakukan perlawanan. Upaya ini dianggap sebagai upaya pemberontakan. Beberapa orang PKI ditangkap dan Muso mati tertembus peluru aparat. Sisanya bersembunyi di berbagai daerah. Selama beberapa saat gerak langkah PKI terasa berhenti, namun setelah keluar pernyataan yang diumumkan oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo (Menteri Kehakiman), para anggota PKI berani keluar dari tempat persembunyiannya.

Alimin—seorang tokoh tua, diangkat menjadi ketua PKI pengganti Muso. Ia kemudian yang mengumpulkan anggota-anggotanya yang tercerai berai. Menggalang persatuan dan membentuk kader-kader yang berkualitas. Ia merupakan tokoh penting pasca Madiun 1948 itu. Di tangannya citra buruk PKI berangsur-angsur dihilangkan. Namun langkahnya diganjal oleh D.N. Aidit dari kelompok muda, yang menganggapnya bekerja terlalu lamban. PKI terkenal revolusioner dan Aidit ingin mempertahankan hal tersebut. Pada 7 Januari 1951 Alimin digusur oleh D.N. Aidit.

Ketika PKI berada di dalam genggamannya, jiwa partai kembali berubah. PKI berjalan dengan demikian cepat. Pertengahan 1951 PKI memprakarsai sejumlah pemogokan buruh. PKI diganjal kembali oleh pemerintah. Namun hal tersebut bersifat sementara, renggangnya hubungan Masyumi dengan PNI, membuat PKI mendekati PNI untuk memperoleh dukungan pemerintah. Sejak saat itu basis massa PKI berkembang dengan sangat cepat. Jumlah 3.000-5.000 anggota (1950) membengkak menjadi 165.000 dalam waktu empat tahun (1954). Pada 1959 naik lagi menjadi 1,5 juta jiwa. Pada pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh 16 persen suara dan masuk dalam daftar empat besar partai besar pada waktu pemilu.

Selama rentang waktu 1955-1964 PKI mendapat banyak kemajuan. Pada 1965 jumlah massa PKI meningkat menjadi 3 juta jiwa. Partai ini kemudian ditahbiskan menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pada 1962 PKI menggabungkan dirinya sebagai bagian dari pemerintah. Beberapa orangnya sempat menjabat di pemerintahan. Namun usaha ini terjegal, menjelang berakhirnya masa kekuasaan Soekarno, PKI kembali terlibat tragedi berdarah yang dikenal dengan pemberontakan G/30/S/PKI. Setelah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto, partai ini dilarang muncul kembali berdasarkan keputusan TAP MPRS/1966. Hingga kini perdebatan mengenai partai ini masih terus berlangsung.[]

------
Referensi
I. Buku
Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Balai Pustaka), 1993.
Subhan Sd., Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1951, Yogyakarta: Bentang, 1996.

II. Internet
http://www.wikipedia.org.
http://www.marxist.com.

Kronik Sejarah Sukarno Pahlawan Nasional [Part 1]

Kronik Sejarah Sukarno Pahlawan Nasional [Part 1]

Kronik Sejarah Sukarno Pahlawan Nasional

6 Juni 1901

Hari ini Soekarno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. (Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, YBK dan Medpress, 2007, hlm. 14-15)

10 Juni 1921

Hari ini Soekarno merampungkan studinya di Hogere Burger School (HBS)—atau setingkat SMA di Surabaya. Dari HBS Soekarno melanjutkan studi di jurusan Insyinyur Sipil Technische Hooge School (THS) atau setingkat Sekolah Tinggi Teknik—sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB)—di Bandung, Jawa Barat. (SSB, 290)

19 Juni 1924

Hari ini, bersama Prawiro Hadjosasmito, Soekarno didaulat masuk dalam jajaran pengurus selaku komisaris. Sekaligus menandai pendirian SR (Sarikat Rakjat), yang rapatnya diadakan di Purwodadi, Jawa Tengah. Undangan rapat disampaikan lewat tulisan, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru kota. Lantaran pengumuman memakai bende tidak lagi diperbolehkan oleh asisten residen. Diterangkan ketuanya, Prawoto, SR memiliki tujuan yang berbeda dengan SI putih Tjokroaminoto. Berikut susunan pengurus SR Purwodadi: Ketua Prawoto, Wakil Ketua Soedjandi, Sekretaris Prapto, Bendahara Prawirodihardjo, Komisaris Soekarno dan Prawiro Hardjosasmito. (Sinar Hindia, 21 Juni 1924)

1926

Tahun ini Soekarno mendirikan sebuah klub belajar di Bandung bernama Algemeene Studieclub. Tujuannya, hampir mirip dengan Indonesische Studieclub di Surabaya bentukan Dr. Soetomo, ialah untuk menggalang persatan nasional. (Istimewa)

1926

Soekarno menulis artikel bertitel, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, di majalah Soeloeh Indonesia Moeda. Di mana, artikel itu menyoroti tiga ideologi besar yang tengah berbiak di tengah-tengah masyarakat, terutamanya kaum terpelajar Indonesia. Dalam artikelnya, Soekarno berkeyakinan, tiga ideologi itu mempunyai potensi saling melengkapi, walaupun banyak perbedaan di antaranya. Oleh karena itu, pun ia meyakini, jalan keinsyafan untuk hormat menghormati satu dengan yang lain merupakan jalan menuju “Persatuan jang membawa kita kearah ke-Besaran dan ke-Merdekaan”. (Soeloeh Indonesia Moeda, 1926)

17 Januari 1926

Hari ini, dalam sebuah rapat propaganda terbuka Algemeene studieclub (kelompok belajar umum) di clubgebouw (gedung pertemuan) Mardi Beksa Irama, Bandung, Jawa Barat, Soekarno dan Anwari didaulat menjadi sekretaris satu dan dua. Rapat propaganda terbuka yang dipimpin Kadmirah Karnadidjaja, dihadiri sekurang-kurangnya 90 orang—wakil dari 18 perhimpunan dan tokoh-tokoh ternama. Tujuannya rapat ini ialah untuk mempersatukan perhimpunan-perhimpunan yang ada, demi meraih satu cita-cita. Berbarengan dengan itu, diadakan pemilihan susunan pengurus baru. Berikut nama-nama pengurus baru itu: Ketua Mr. Iskaq, Wakil Ketua Putuhena, Sekretaris Satu dan Dua Soekarno dan Anwari, dan Bendahara Safioedin. (Hindia Baru, 25 Januari 1926)

Bersambung ke Kronik Sejarah Sukarno Pahlawan Nasional [Part 2]

Sejarah Istana Negara Republik Indonesia

Pasti semua sudah tahu Istana Negara (Istana Merdeka) yang ada di Jakarta? Di antara para pembaca sekalian, adakah yang mengetahui kapan Istana Negara tersebut dibangun?

Ya, pada awalnya Istana Negara Republik Indonesia adalah sebuah rumah pribadi milik J.A. van Braam, seorang Belanda, yang dibangun tahun 1796. Dua puluh tahun berikutnya, tepatnya tahun 1816, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih dan menggunakannya sebagai gedung pusat pemerintahan. Di samping juga tempat kediaman para Gubernur Jenderal Belanda. Tak ayal, gedung pusat pemerintahan itu disebut juga Hotel Gubernur Jenderal.

Bangunan ini mengalami renovasi besar sekitar tahun 1848, di mana bagian atas dari bangunan berarsitektur Yunani Kuno dibongkar, sementara bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih formal. Sejak renovasi tahun 1848, tidak ada renovasi berarti pada Istana Negara hingga kini.

Sesuai fungsi bangunan yang memiliki luas 3.375 meter persegi ini, pajangan dan hiasan yang ada cenderung memberi nuansa sangat resmi. Bahkan, kharismatik.  Ada dua buah cermin besar peninggalan pemerintah Belanda, di samping hiasan dinding karya para pelukis Indonesia besar lain, seperti Basoeki Abdoellah misalnya.

Istana Merdeka dalam Lembaran Sejarah Indonesia


Istana Merdeka, sejarah indonesia

Banyak peristiwa penting dalam sejarah pernah terjadi di Istana Negara. Salah satunya adalah saat Jenderal de Kock menguraikan rencananya kepada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen untuk menumpas perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Pun ketika Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch menetapkan sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Pasca kemerdekaan, tepatnya tanggal 25 Maret 1947, gedung ini menjadi saksi bisu penandatanganan naskah perjanjian Linggarjati. Pihak Indonesia diwakili Sutan Sjahrir dan pihak Belanda Dr. Van Mook.

Kini, Istana Negara lebih berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, di antaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan para pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan.

Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang hingga masa pemerintahan Republik Indonesia, sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi dan pusat kegiatan pemerintahan negara. (Source: PresidenRI)

Sejarah Jepang Masuk ke Indonesia

Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di pulau Jawa di tiga tempat sekaligus, yaitu teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kranggan (Jawa Tengah).[1] Keadaan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dalam sebuah pertemuan di Kalijati tanggal 8 Maret 1942.[2] Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan menempatkan Jepang sebagai penguasa baru atas Indonesia. Hak-hak kekuasaan ini memungkinkan Jepang membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando, yaitu tentara ke-16 di pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, tentara ke-25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan armada selatan ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Barat yang berpusat di Makassar.[3]


Tentara angkatan ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di wilayah Jawa. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama adalah manusia.[4] Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Jepang, mengingat niat awal mereka untuk menduduki kawasan Asia Tenggara adalah membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Raya.

Pada awal kedatangannya Jepang disambut baik oleh orang-orang Jawa yang beranggapan bahwa kedatangan tentara Jepang sesuai dengan ramalan Joyoboyo.[5] Oleh sebab itu, ketika tentara Jepang mendirikan pemerintahan militernya orang-orang Jawa menerimanya dengan sukarela. Di samping itu, bagian propaganda (Sendenbu)[6] Jepang telah pula melakukan aksinya dengan pelbagai macam pendekatan terhadap rakyat, diantaranya; mendirikan Gerakan Tiga A dengan slogannya yang terkenal: Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia; mengangkat orang-orang pribumi dalam pelbagai pemerintahan yang prinsip turun-temurunnya dihapuskan; menetapkan wilayah-wilayah voorstenlanden sebagai kochi (daerah istimewa). Maksudnya agar tentara Jepang yang mendirikan pemerintah militernya dapat diterima oleh penduduk pribumi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara.[7] Tujuan utama ini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.[8]

Sejak membentuk pemerintahan militernya, Jepang membuat banyak sekali perubahan dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Tanggal 1 Agustus 1942, saat dikeluarkannya undang-undang perubahan tata pemerintahan di Jawa, Jepang menetapkan bahwa seluruh daerah di Jawa dibagi menjadi Syu, Si, Ken, Gun, Son, dan Ku, kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kooti (kerajaan) dan Batavia sebagai Tokubetsu Si (ibukota pemerintah militer). Pembagian pulau Jawa atas provinsi-provinsi juga dihapuskan.

Sejarah Jepang masuk ke Indonesia, khususnya ketika menduduki Pulau Jawa tahun 1942-1945 telah membawa banyak perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Jawa di masa berikutnya. Periode ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan penting sejarah besar bangsa ini untuk melangkah ke masa depan. Masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama.[9]



[1] Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 2.
[2] Pertemuan di Kalijati tersebut menghasilkan perjanjian Kalijati yang merupakan penyerahan tanpa syarat dari pemerintahan kolonial Belanda terhadap tentara Jepang. Lihat Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid I (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 87-88; Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 279-280.
[3] M.C. Ricklefs. 1985. “A Historiografi of Modern Indonesia Since c. 1200”. a.b Satriono Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 405-406.
[4] Ibid., hlm 406.
[5] Hampir tiap orang Jawa percaya pada ramalan lama, yaitu ramalan Jayabaya, yang diceritakan secara turun temurun ketika Belanda masih berkuasa. Ramalan tersebut mengatakan bahwa penguasa Jawa yang berkulit putih (Belanda) pada akhirnya akan menyerah kepada pasukan yang datang dari kepulauan Tembini yang orang-orangnya berkulit kuning dan berkaki pendek, dan akan menduduki Jawa tetapi lamanya hanya seumur jagung. Lihat Selo Soemardjan. 1962. “Social Changes in Jogjakarta”. a.b H.J. Koesoemanto, dkk. Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hlm. 43-44.
[6]Tujuan Propagandis Jepang di Yogyakarta adalah menyesuaikan pembagunan Yogyakarta Koo-Kooti dengan pembagian Djawa Baroe. Arsip Kraton Yogyakarta. Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Tahun 2603, 1961, 1968, 1969, nomor arsip W.118/Rak 8/1969.
[7] M. C. Ricklefs. op.cit., hlm. 408.
[8] Cahyo Budi Utomo. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Nasional hingga Kemerdekaan (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 180.
[9] Ibid., hlm. 176.